Satgas Gakkum Polres Flotim Sosialisasi dan Pendampingan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

tribratanewsflorestimur.com, Larantuka - Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polres Flotim melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan dukungan kepada setiap kegiatan pemerintah daerah yang menggunakan anggaran negara, termasuk dana desa dan Badan Layanan Umum (BLU).

Pada hari Selasa 22 Agustus 2023, Satgas Gakkum Polres Flotim yang dipimpin Ps. Kanit Tipidkor Aiptu Yeremias Jimi Arif, S.H., bersama anggota tim, berkunjung ke Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Flotim, dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Flotim, Drs. Petrus Pedo Maran, yang juga menjabat sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pertemuan tersebut juga dihadiri Inspektur Daerah Kabupaten Flotim dan Kabag Hukum Kabupaten Flotim.

Ditempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Flotim Lasarus Martin Ahab La’a, S.H., menjelaskan bahwa program pendampingan ini juga terkait dengan PROGRAM QUICK WINS PRESISI POLRI yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Pencegahan Penyimpangan Anggaran: Melalui strategi Insert, Declare, Assist, Warning, dan Strike, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
2. Rapat Koordinasi dan Problem Solving: Dilakukan rapat koordinasi untuk memetakan dan mencari solusi terkait permasalahan penyerapan anggaran yang mungkin muncul.
3. Pendampingan Diskresi Anggaran: Memberikan pendampingan terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.
4. Peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah): Menekankan pentingnya peran APIP dalam melakukan pengawasan, perbaikan sistem, dan pemulihan kerugian negara melalui koordinasi dan kolaborasi.

Diharapkan dengan adanya program pendampingan ini, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran negara. Upaya kolaboratif antara Satgas Gakkum Polres Flotim dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.